Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Dr. Winantuningtyas TS. M.Si., telah menghadiri Pertemuan Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) yang berlangsung pada tanggal 18—21 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara ini  diselenggarakan bersamaan dengan konferensi The 133^th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Its Related Meetings. Sekjen DPR adalah anggota Executive Committee ASGP untuk periode 2014—2017.

Sidang ASGP di Jenewa tahun 2015 ini membahas tiga tema general debate, yaitu komposisi latar belakang sosial anggota parlemen; pencegahan konflik kepentingan di parlemen; dan dampak dari pemilihan langsung ketua komisi.

Selain itu, dibahas pula topik-topik lain yang merupakan sharing pengalaman dan best practices dari beberapa Setjen parlemen peserta sidang yang membahas tema besar, yaitu infra struktur, perkembangan terkini dari parlemen negara-negara anggota ASGP, dan Legislasi. Sidang ASGP tersebut menghasilkan Minutes of the ASGP Meetings.

Dalam sesi-sesi diskusi dalam sidang ASGP tersebut Sekjen DPR menyampaikan antara lain yang terkait dengan Gedung parlemen merupakan salah satu bangunan Negara yang harus dapat di akses secara mudah bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan proses-proses kerja DPR, sebagai pusat pembelajaran sejarah demokrasi dan keparlemen serta tempat untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya secara baik.

Oleh karenanya saat ini Parlemen Indonesia sedang merencanakan pembangunan fasilitas khusus bagi masyarakat yang dinamakan “alun-alun demokrasi, museum, pusat riset dan perpustakaan. Namun untuk hal ini DPR masih menghadapi resistensi dari publik. Maka DPR terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat membangun fasilitas bersama yang akan bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi juga bagi masyarakat.

Terkait dengan semangat membentuk parlemen terbuka yaitu dengan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas parlemen melalui peningkatan informasi berbasis IT, Sekjen DPR mengingatkan perlunya membangun system keamanan fisik maupun keamanan informasi melalui regulasi.

Dengan demikian masyarakat yang datang maupun yang tidak berkesempatan datang langsung ke gedung DPR dapat mengetahui proses-proses kerja dan  hasil kerja yang terjadi di Parlemen melalui sarana tehnologi informasi dan fasilitas yang baik. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Parlemen Indonesia terkait dengan aksesibilitas masyarakat untuk mengetahui proses kerja di Parlemen Indonesia, yaitu: Website, Video tron, TV Parlemen, Majalah Parlementaria, Kerjasama TV Swasta, Media cetak dan jua Media Sosial.(bksap,mp) foto:dok/parle/ray